BAKARATOBANEWS
KABUPATEN BANDUNG BARAT — Sorotan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menguat. Sejumlah persoalan yang menyangkut kewenangan, pengisian jabatan, kebijakan anggaran, serta pelayanan kepada masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Di tengah kondisi tersebut, Pokja Wartawan KBB menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial akan terus dijalankan. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, menurut mereka, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ketua Pokja Wartawan KBB menyatakan, kritik terhadap pemerintah bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan bagian dari fungsi pers dan kontrol sosial dalam menyampaikan kepentingan masyarakat.
«“Ketika ada kebijakan yang dipertanyakan masyarakat, kami berkewajiban menyuarakannya. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru kritik diperlukan agar kebijakan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.»
Pokja Wartawan KBB juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD, menurut mereka, harus jelas peruntukannya dan dapat diketahui serta diawasi oleh masyarakat.
Tidak hanya eksekutif, lembaga legislatif juga menjadi bagian dari pengawasan. Pokja menegaskan, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terbuka terhadap kritik dan pertanyaan publik.
“Tidak ada lembaga atau pejabat yang boleh merasa berada di luar jangkauan pengawasan. Ketika ada kebijakan yang menimbulkan pertanyaan, kami akan meminta penjelasan dan menyampaikannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Pokja Wartawan KBB menegaskan tidak akan berhenti melakukan pengawasan sepanjang terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Namun, setiap informasi yang disampaikan kepada publik akan tetap didasarkan pada data, fakta, dan konfirmasi kepada pihak terkait.
Menurut Pokja, pemerintahan yang terbuka tidak seharusnya alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik publik dapat menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi
